3 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Bencana yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tak hanya berdampak pada kondisi fisik masyarakat dan lingkungan. Dokumen administrasi kependudukan (adminduk) milik warga juga berpotensi hilang, rusak, atau tidak lagi dapat digunakan.
Kondisi tersebut membuat warga terdampak bencana masuk dalam kategori penduduk rentan administrasi kependudukan. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
Dalam aturan tersebut, penduduk yang terdampak atau menjadi korban bencana alam termasuk salah satu kelompok penduduk rentan adminduk karena dapat mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Merespons kondisi itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) akan menggelar program Dukcapil Tanggap Bencana NTT.
Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setyabudi mengatakan, melalui program ini pihaknya berkomitmen untuk hadir langsung ke lokasi bencana untuk memastikan pelayanan tetap berjalan. Selain itu juga untuk memastikan bahwa masyarakat dapat segera memperoleh kembali dokumen adminduk yang dibutuhkan secara cepat, mudah dan gratis
"Di tengah bencana, penduduk tidak boleh kehilangan hak atas identitas dan dokumen kependudukannya," ujar Teguh.
Melalui Program Dukcapil Tanggap Bencana NTT, Dukcapil akan memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara langsung kepada masyarakat melalui skema jemput bola. Layanan akan berlangsung pada 24-28 Agustus 2026 dengan prinsip cepat, mudah, dan gratis.
Dalam pelaksanaannya, Ditjen Dukcapil membentuk enam tim unit pelayanan yang akan diterjunkan ke sejumlah wilayah terdampak bencana di NTT.
Tim pertama akan melayani masyarakat di Kabupaten Manggarai, sedangkan Tim 2 bergerak di Kabupaten Manggarai Barat. Tim 3 akan menjangkau Kabupaten Manggarai Timur.
Sementara itu, Tim 4 ditugaskan ke Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagekeo. Tim 5 akan melayani warga di Kabupaten Ende, sedangkan Tim 6 bergerak di Kabupaten Sikka.
Setiap tim dibekali perangkat perekaman dan pencetakan KTP elektronik (KTP-el), serta sejumlah peralatan pendukung lainnya. Perangkat tersebut digunakan untuk membantu penerbitan maupun penggantian dokumen kependudukan warga yang terdampak bencana.
Melalui layanan jemput bola tersebut, pemerintah melalui Ditjen Dukcapil Kemendagri memastikan pelayanan administrasi kependudukan tetap hadir dan dapat diakses oleh masyarakat, khususnya mereka yang mengalami kerusakan atau kehilangan dokumen akibat bencana.
(ory/ory)
