6 hours ago
10
Jakarta, CNN Indonesia --
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) meraih penghargaan kategori pendidikan dalam ajang National Governance Awards 2026 yang digelar Metro TV di Mega Kuningan Jakarta, Jumat (24/4).
Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti kepada Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo.
Wagub Edy Pratowo menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan tersebut. Menurutnya, anugerah ini mewujudkan komitmen kuat dari Pemprov Kalteng dalam bidang pendidikan. Di bawah kepemimpinan Gubernur Agustiar Sabran, Pemprov Kalteng berupaya membuat terobosan dalam meningkatkan kualitas pendidikan berbasis teknologi dan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Adanya isu ketidakadilan, ketidakpemerataan, dan kesenjangan itu melatarbelakangi kami untuk bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui bidang pendidikan, yaitu melalui program sekolah gratis. Kemudian, digitalisasi pembelajaran melalui papan interaktif, papan tulis," kata Edy.
Terobosan Pemprov Kalteng juga mencakup membuka pendidikan untuk vokasi D1 untuk 2.000 calon mahasiswa D1, serta pelaksanaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana yang diikuti pemberian beasiswa. Tahun ini, program tersebut ditargetkan menyasar 10.000 calon mahasiswa baru dengan skema pembiayaan penuh.
"Kalau untuk satu keluarga satu sarjana itu untuk program 10.000 calon mahasiswa baru. Gratis semuanya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Dan untuk yang tidak mampu dan yang ada di pedalaman di daerah Kalimantan Tengah," tutur Edy.
Keberhasilan Kalimantan Tengah dalam meraih ajang ini tidak terlepas dari penguatan ekosistem digitalisasi pembelajaran yang terus dikembangkan secara masif. Pemprov Kalteng terus mendorong pemanfaatan teknologi dalam proses belajar mengajar, mulai dari penggunaan perangkat digital di sekolah hingga pengembangan sistem pembelajaran berbasis daring yang adaptif dan inklusif, seperti Kelas Digital Huma Betang, Pembelajaran Hybrid, Pembelajaran Bahasa Asing, dan lainnya.
Digitalisasi tersebut juga ditopang oleh penyediaan sarana dan prasarana pendidikan modern, seperti TV interaktif atau papan tulis interaktif yang kini mulai digunakan di semua SMA/SMK/SKH se-Kalimantan Tengah. Langkah ini dinilai mampu meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus menjawab tantangan pendidikan di era transformasi digital.
Selain itu, program unggulan sekolah gratis dan kuliah gratis menjadi faktor penting dalam meningkatkan akses pendidikan di Kalimantan Tengah. Program ini memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat, khususnya dari kalangan kurang mampu dan dari pedalaman, untuk mengenyam pendidikan tanpa terbebani biaya.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak dalam mendorong transformasi pendidikan di daerah.
"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat ekosistem digitalisasi pembelajaran di Kalimantan Tengah. Kami ingin memastikan bahwa seluruh peserta didik, baik di perkotaan maupun wilayah terpencil, mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas melalui pemanfaatan teknologi," kata Reza.
Ia menambahkan, program sekolah dan kuliah gratis merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
"Kami tidak ingin ada lagi anak-anak di Kalimantan Tengah yang putus sekolah karena keterbatasan biaya. Melalui program sekolah gratis dan kuliah gratis, kami membuka akses seluas-luasnya agar generasi muda bisa meraih masa depan yang lebih baik," pungkas Reza.
Ke depan, Pemprov Kalteng berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi di sektor pendidikan yang berfokus pada pembangunan infrastruktur, juga meningkatkan kualitas pembelajaran yang relevan dengan perkembangan zaman. Penghargaan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam mengembangkan pendidikan berbasis teknologi dan inklusif menuju Indonesia Emas 2045.
Ajang National Governance Awards 2026 digelar dalam momentum Hari Otonomi Daerah yang diperingati setiap 25 April, sebagai bentuk pengakuan terhadap daerah yang berhasil menghadirkan inovasi dan dampak nyata bagi masyarakat. Pemerintah daerah dinilai dari aspek kebijakan, serta implementasi berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat.
(rea/rir)
Add
as a preferred source on Google
