5 hours ago
5
Jakarta, CNN Indonesia --
Celah risiko korupsi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan disebut masuk ke dalam kategori waspadah
Menurut KPK, jal itu terpotret dari Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan lembaga antirasuah itu jauh sebelum terjadinya peristiwa tangkap tangan tanggal 2-3 Juni 2026.
"Dalam SPI 2025, Kementerian Imipas memperoleh skor 75,96 dan masuk kategori waspada. Pada saat yang sama, komponen penilaian responden eksper atau ahli hanya berada di angka 67," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Senin (8/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Budi menerangkan hasil tersebut memberi sinyal masih adanya catatan serius terkait tata kelola, pengawasan, dan persepsi integritas di lingkungan kementerian tersebut.
Lebih spesifik, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi pada SPI 2025 memperoleh skor 83,48.
Meski demikian, lanjut Budi, KPK memandang hasil SPI tidak dapat dibaca hanya dari skor akhir semata, tetapi berbagai indikator risiko yang muncul di dalamnya.
Salah satunya, penilaian responden ahli juga menjadi perhatian sebagai bahan evaluasi dan perbaikan tata kelola.
KPK mengingatkan SPI bukan sekadar angka administratif, melainkan menjadi instrumen untuk memetakan risiko korupsi, mengukur kerentanan tata kelola, sekaligus menjadi sistem peringatan dini atau early warning system bagi kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah.
"Bahkan, jika melihat tren sebelumnya saat fungsi imigrasi dan pemasyarakatan masih berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), catatan serupa juga telah terlihat," kata Budi.
Pada SPI 2023, skor Ditjen Imigrasi mencapai 82,85, tetapi komponen eksper berada pada angka 67,42.
Kemudian pada SPI 2024, skor Ditjen Imigrasi turun menjadi 78,07, sementara komponen eksper meningkat menjadi 79,94.
KPK menilai angka-angka tersebut menunjukkan pentingnya konsistensi pembenahan sistem integritas secara menyeluruh. Bukan sekadar administratif belaka, tetapi juga implementasi pengawasan dan budaya antikorupsi di lapangan.
Oleh karena itu, jelas Budi, KPK mendorong Kementerian Imipas untuk melakukan langkah-langkah perbaikan yang terukur.
Mulai dari penguatan pengawasan internal, pengendalian gratifikasi dan konflik kepentingan, hingga memastikan pelayanan publik berjalan penuh integritas, transparan dan akuntabel.
KPK membongkar kasus dugaan pemerasan terkait izin tinggal WNA dan/atau penerimaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2022-2026 lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar di Jakarta, Jawa Barat dan Bali pada 2-3 Juni 2026.
Dari 18 orang yang dijaring, delapan di antaranya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
Mereka ialah Silmy Karim; Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi periode 2024-2025, Saffar Muhammad Godam; Direktur Izin Tinggal, Jaya Saputra; Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo dan Tessar Bayu Setyaji.
Kemudian Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Jakarta Pusat tahun 2024-2025 dan Kakanim Jakarta Barat tahun 2025-2026, Ronald Arman Abdullah; Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Juniadi Sri Priambudi; dan Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Bernardiansyah.
Para Tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan atau Pasal 12B Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
KPK sudah melakukan penggeledahan terhadap rumah kediaman Silmy Karim, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (5/6).
Banyak barang bukti diduga terkait perkara disita. Seperti 2 unit mobil sport; 10 unit kendaraan roda dua mulai dari vespa, motor gede, hingga Harley Davidson; 7 unit sepeda; dan beberapa perhiasan.
Selain itu, KPK juga menyita uang dalam pecahan rupiah dan mata uang asing atau valas (dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, Euro, dan Yen) yang belum diungkap nominalnya.
Sementara itu, pengacara Silmy sudah buka suara terhadap proses penegakan hukum di KPK ini.
Mereka menyatakan bakal mempertimbangkan opsi praperadilan untuk menguji proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK.
(ryn/isn)
Add
as a preferred source on Google
