9 hours ago
11
Surabaya, CNN Indonesia --
Ratusan mahasiswa dan masyarakat sipil menggelar aksi pernyataan sikap di depan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga, Kamis (11/6) sore kemarin.
Aksi ini digelar sebagai respons atas kondisi perekonomian Indonesia yang dinilai semakin memberatkan masyarakat, sekaligus untuk mendukung tujuh desakan yang sebelumnya disampaikan sejumlah ahli ekonomi kepada pemerintah.
Massa memadati area depan gedung FEB Unair sambil membawa poster dan bergiliran berorasi, sebelum membacakan pernyataan sikap bersama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FEB Unair, Yeni Mafrukah, menyebut aksi ini sebagai wujud keberpihakan mahasiswa terhadap kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat saat ini.
"Kami ingin mengajak seluruh nafas-nafas ekonomi yang masih berpihak kepada cita-cita bangsa untuk mendesak pemerintah menindaklanjuti tujuh desakan ahli ekonomi yang sudah disampaikan pada September 2025 lalu," kata Yeni dalam pernyataan sikap itu.
Yeni menjelaskan aksi itu terbuka untuk umum, dan tidak hanya diikuti mahasiswa Unair.
Dia memaparkan sejumlah mahasiswa dari kampus lain serta kelompok masyarakat sipil turut bergabung.
"Yang hadir kami mengundang seluruh masyarakat dan mahasiswa Unair. Ada teman-teman dari Unair, BEM FEB Unesa, dan juga beberapa masyarakat sipil yang ikut bergabung menyuarakan pernyataan sikap pada hari ini," tuturnya.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan, massa menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai membebani perekonomian nasional mulai dari melemahnya nilai tukar rupiah, meningkatnya biaya hidup, menyempitnya lapangan pekerjaan, mahalnya harga BBM, melemahnya daya beli, hingga meningkatnya ketimpangan sosial-ekonomi.
Lebih lanjut, Yeni menegaskan sikap diam terhadap kondisi ekonomi saat ini bukanlah pilihan yang tepat bagi kalangan akademisi, khususnya mahasiswa. Aksi demo mahasiswa menyikapi kondisi terkini bangsa dan negara Indonesia telah berlangsung di sejumlah kota seperti Bandung pada Kamis (11/6) kemarin, dan di Jakarta pada Jumat siang hari ini.
"Kami tidak ingin ketika kami diam itu digunakan sebagai hal-hal yang diarahkan. Kenapa sebagai mahasiswa kalian diam? Karena diam itu bukan sebuah keberpihakan. Dengan kita diam bukan berarti kita setuju dengan segala kondisi carut-marut perekonomian negara Indonesia saat ini," tegasnya.
Kendati demikian, Yeni memastikan pihaknya belum berencana menggelar aksi turun ke jalan dalam waktu dekat. Mereka masih akan melakukan konsolidasi lanjutan sebelum menentukan langkah selanjutnya.
"Rencana aksi semuanya akan dibahas ketika kondisi sudah urgent, jadi kita akan melakukan konsolidasi kembali," ujarnya.
Adapun tujuh poin desakan-- yang sebelumnya disampaikan para ahli ekonomi Indonesia--kembali digaungkan peserta aksi itu adalah sebagai berikut:
1. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk segera melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh terhadap arah pengelolaan APBN serta menghentikan berbagai bentuk misalokasi anggaran yang tidak berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
2. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk menjamin independensi, transparansi, serta integritas seluruh institusi negara dan menghentikan segala bentuk intervensi politik yang berpotensi melemahkan fungsi pengawasan, penegakan hukum, dan pengelolaan ekonomi nasional.
3. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk menghentikan praktik dominasi negara yang berpotensi mematikan ruang tumbuh ekonomi masyarakat, UMKM, pelaku usaha lokal, serta menghambat terciptanya persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan.
4. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan reformasi regulasi, perizinan, dan birokrasi secara menyeluruh guna menciptakan iklim investasi yang sehat, meningkatkan produktivitas nasional, dan membuka lapangan kerja yang berkualitas bagi masyarakat.
5. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk memprioritaskan kebijakan yang berfokus pada pengurangan ketimpangan sosial-ekonomi melalui perlindungan sosial yang tepat sasaran, pemberdayaan kelompok rentan, dan perluasan akses terhadap kesempatan ekonomi yang adil.
6. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk mengembalikan prinsip kebijakan berbasis data, riset, dan kajian akademik dalam setiap pengambilan keputusan publik serta menghentikan praktik kebijakan populis yang berpotensi membebani fiskal negara tanpa ukuran keberhasilan yang jelas.
7. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk memperkuat kualitas demokrasi, memperbaiki tata kelola pemerintahan, memberantas konflik kepentingan dan praktik rente, serta menjamin ruang partisipasi publik yang bebas, aman, dan bermakna dalam proses penyusunan kebijakan negara.
(frd/kid)
Add
as a preferred source on Google
