Papua Tengah Bentuk Satgas Karhutla Respons Temuan Ratusan Titik Panas

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah Provinsi Papua Tengah membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) setelah terdeteksi berbagai titik panas di wilayah tersebut.

Satgas ini dibentuk setelah Pemprov Papua Tengah menggelar rapat menyikapi peningkatan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah, dan akan mengoordinasikan penanganan kebakaran di delapan kabupaten di provinsi tersebut.

Juru Bicara Gubernur Papua Tengah Emanuel You di Nabire, Sabtu, mengatakan pembentukan Satgas Karhutla ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.1.144 Tahun 2026 dengan Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa sebagai ketua.

"Gubernur akan memimpin zoom meeting pada hari Minggu (23/8), dengan ketua-ketua satgas delapan kabupaten. Ketua-ketua satgas delapan kabupaten adalah bupati," kata Emanuel You.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dalam laporannya untuk 23-29 Agustus 2026 menyebut, Papua Tengah adalah salah satu provinsi yang terdeteksi asap di pulau tersebut, selain Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

BMKG menyebut di Papua terdeteksi titik panas sebanyak 214 titik, yang terdiri atas 3 titik di Papua, 86 titik di Papua Barat, 8 titik di Papua Barat Daya, 50 titik di Papua Tengah, 21 titik di Papua Pegunungan, dan 46 titik di Papua Selatan.

Sementara itu, seperti diberitakan Antara pada Sabtu (22/8), BMKG Nabire mencatat sebanyak 653 titik panas terdeteksi di Papua Tengah.

Kabupaten Nabire menjadi wilayah dengan jumlah terbanyak, yakni 321 titik. Kabupaten Puncak berada di urutan berikutnya dengan 100 titik, disusul Dogiyai 97 titik dan Paniai 59 titik.

Emanuel mengatakan, Satgas Karhutla dibentuk untuk memastikan langkah awal yang telah dilakukan masing-masing kabupaten dalam menangani karhutla sekaligus mengidentifikasi kondisi dan kebutuhan penanganan di setiap wilayah.

Ia menyebut, setiap kabupaten mesti memiliki data perkembangan kebakaran dan langkah tanggap darurat yang telah dilakukan kepada satgas provinsi melalui mekanisme koordinasi tersebut.

Data dari masing-masing kabupaten juga diperlukan untuk mengetahui tingkat eskalasi kebakaran sehingga kebutuhan penanganan dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Emanuel juga mengajak masyarakat turut mencegah kebakaran dengan tidak melakukan aktivitas pembakaran yang dapat merusak hutan dan lahan sebagai sumber kehidupan masyarakat.

"Kalau kita merasa hutan dan lahan itu sebagai noken kehidupan, maka kewajiban kita harus jaga dia, harus lestarikan dia. Tidak boleh lagi melakukan aksi-aksi pembakaran," ujarnya.

(antara/end)