12 hours ago
9
Jakarta, CNN Indonesia --
Pemprov DKI Jakarta Kelik Indriyanto menyatakan tidak ada lagi RW berkategori kumuh berat di ibu kota negara Republik Indonesia (RI) itu saat ini.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kelik Indriyanto mengatakan untuk RW kumuh memang terpantau masih ada--terbanyak di Jakarta Barat dan Jakarta Utara-- namun tak ada lagi yang kategori berat.
"Memang masih ada yang kumuh di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, itu yang paling banyak. Tapi, Alhamdulilah, sudah tidak ada yang kumuh berat, itu yang kami syukuri," ungkap Kelik di Jakarta Pusat, Jumat (22/5) dikutip dari Antara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan kategori RW kumuh yang tersisa di Jakarta saat ini yakni kumuh sedang, kumuh ringan serta kumuh sangat ringan.
Kelik pun memastikan ke depannya, program untuk menekan RW kumuh di Jakarta terus dilanjutkan.
Dia menuturkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta untuk menangani RW kumuh.
"Program akan kita lanjutkan, dengan hasil yang dari BPS ini. Kita akan benar-benar mengobati sesuai titik pusat yang memang kumuh. Jadi, kita akan bersama-sama dengan BPS DKI, sama yang menurunkan detailnya, RT-nya, dimana yang kumuh, karena menurut BPS kalau ada satu RT yang kumuh, maka disebut RW kumuh," ungkap Kelik.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan penanganan RW kumuh ke depan diprioritaskan di wilayah dengan kepadatan tinggi, terutama Jakarta Barat dan Jakarta Utara.
Kawasan, seperti Tambora menjadi salah satu perhatian karena memiliki kompleksitas permukiman yang tinggi dan membutuhkan intervensi yang terukur.
Ia juga menargetkan 50 RW kumuh dapat ditangani hingga tahun depan.
50 RW kumuh prioritas penanganan 2027
Selain itu, Kelik mengatakan pihaknya akan mengajukan 50 titik RW kumuh yang akan diprioritaskan penanganannya pada 2027.
"Kalau kami, di tahun depan ada 50 RW kumuh yang bisa ditangani, kita lihat nanti perkembangan. Kita akan mengusulkan lagi nanti, mana yang benar-benar perlu dikatakan kita tangani terlebih dahulu," kata Kelik.
Akan tetapi, dia tidak merinci RW mana saja yang akan diajukan untuk diprioritaskan penanganannya pada 2027.
Dia memastikan 50 RW itu tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta.
Lebih lanjut, dia mengatakan penanganan kawasan kumuh di Jakarta dilakukan melalui beberapa pola yaitu pemugaran, peremajaan, dan pemukiman kembali, sesuai kondisi masing-masing RW kumuh.
Kelik menyebutkan sebagian besar upaya penanganan itu dilakukan melalui penataan dan peningkatan kualitas RW kumuh eksisting sehingga menjadi lebih layak huni lewat pola pemugaran.
Untuk pola peremajaan, menurut dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkannya di sejumlah lokasi antara lain Akuarium, Kunir, Palmerah, dan Tanah Tinggi. Di tempat-tempat itu pemprov telah melakukan penataan menyeluruh terhadap rumah beserta prasarana dan sarana serta utilitas.
Sementara untuk pola pemukiman kembali, dilakukan pada kawasan yang tidak memungkinkan untuk dipertahankan karena faktor tata ruang dan keselamatan, seperti Kampung Bukit Duri yang warganya direlokasi ke Rusun Tumbuh Kembang Cakung dan sejumlah rusunawa lainnya.
Kelik memaparkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14 Tahun 2018, identifikasi kondisi kekumuhan dinilai dari tujuh aspek.
Tujuh aspek itu adalah kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran.
Sebuah RW, kata dia, dinyatakan sudah keluar dari kategori kumuh apabila skor penilaian kekumuhannya berada di bawah ambang batas (kriteria tidak kumuh), berdasarkan indikator yang telah ditetapkan itu.
(antara/kid)
Add
as a preferred source on Google
