5 hours ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah yang memiliki potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama menjelang musim kemarau panjang yang diprediksi terjadi pada 2026.
Ia menilai langkah kesiapsiagaan seperti apel siaga dan jambore karhutla yang selama ini digelar perlu ditingkatkan, tidak hanya sebatas seremonial, tetapi juga diikuti dengan aksi nyata di lapangan.
"Koordinasi dengan daerah-daerah rawan harus terus diperkuat. Sekarang memang sudah ada apel dan jambore, tapi itu harus ditingkatkan lagi dengan kesiapan nyata di lapangan," kata Rajiv melalui keterangannya di Jakarta, Selasa (31/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rajiv mengungkapkan sejumlah wilayah mulai menunjukkan tanda-tanda peningkatan titik panas atau hotspot. Salah satunya Provinsi Riau yang dalam beberapa pekan terakhir telah terdeteksi kemunculan hotspot di sejumlah kabupaten.
Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Riau tercatat sebagai wilayah dengan jumlah titik panas tertinggi di Pulau Sumatra sepanjang periode 1 Januari hingga 25 Maret 2026, yakni sebanyak 302 titik panas dari total 582 titik panas di Sumatra.
Sementara itu, data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat luas kebakaran hutan dan lahan di Riau mencapai 2.713,26 hektare sepanjang 1 Januari hingga 24 Maret 2026.
"Seperti di Riau, titik panas sudah mulai muncul. Ini harus jadi peringatan dini, apalagi kita akan menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih panjang," ujar Anggota DPR Fraksi Partai Nasdem ini.
Selain itu, BMKG sebelumnya memprediksi musim kemarau 2026 akan datang secara bertahap mulai April hingga Juni, dengan potensi kondisi lebih kering di sejumlah wilayah, khususnya Sumatra bagian tengah dan selatan, Kalimantan, serta sebagian Sulawesi.
"Ini kombinasi sangat berbahaya. Kemarau lebih cepat, lebih kering, dan lebih panjang. Data BMKG harus jadi alarm serius bagi kita semua. Jangan sampai kita kecolongan seperti tahun-tahun sebelumnya," tutur Legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat II ini.
Selain faktor cuaca, Rajiv menilai aktivitas pembukaan lahan dengan cara dibakar masih menjadi penyumbang utama terjadinya karhutla di Indonesia. Setiap memasuki musim kemarau, kata dia, jumlah hotspot cenderung meningkat signifikan dengan konsentrasi terbesar berada di wilayah Sumatera dan Kalimantan.
Karena itu, kata dia, langkah yang perlu diperkuat antara lain optimalisasi deteksi dini hotspot, peningkatan patroli terpadu di wilayah rawan, kesiapan sarana pemadaman sejak dini, serta pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan.
"Kalau titik api bisa diketahui sejak awal, penanganannya jauh lebih mudah dan biaya yang dikeluarkan juga tidak sebesar ketika api sudah meluas. Jika tidak diantisipasi sejak dini, kondisi ini berpotensi memicu kebakaran skala besar yang sulit dikendalikan," katanya.
Selain aspek pencegahan, Rajiv juga menekankan pentingnya kerja sama erat antara pemerintah dengan aparat penegak hukum (APH) baik Polri maupun Kejaksaan Agung dalam menangani kasus karhutla, khususnya yang disebabkan oleh unsur kesengajaan.
Menurutnya, penegakan hukum terhadap pelaku karhutla harus ditegakkan tanpa pandang bulu agar ada efek jera sehingga kasus tersebut tidak terus berulang setiap tahunnya.
"Kerja sama dengan aparat penegak hukum harus diperkuat, terutama terhadap kasus pembakaran yang disengaja. Penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh ada kompromi. Kalau penegakan hukumnya lemah, maka pelanggaran akan terus terjadi. Ini harus jadi perhatian serius," tegas dia.
Lebih dari itu, Rajiv juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat di wilayah rawan agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Menurutnya, pendekatan persuasif harus berjalan seiring dengan penegakan hukum.
"Masyarakat harus diberi pemahaman dan solusi alternatif yang lebih aman dan ramah lingkungan. Perlu pendekatan yang lebih persuasif, tidak hanya penegakan hukum," tuturnya.
Ia melanjutkan dampak karhutla tidak mengenal batas wilayah administratif, di mana asapnya bisa menyebar ke berbagai daerah bahkan hingga negara tetangga, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan lintas negara.
Menurutnya, karhutla ini bukan hanya isu lokal, terapi juga regional. Karena itu para stakeholder harus punya komitmen bersama untuk mencegahnya.
"Jadi pemerintah harus memperkuat kerja sama regional dalam mengantisipasi dan menangani karhutla, termasuk berbagi teknologi dan informasi terkait mitigasi kebakaran," pungkasnya.
(ory/ory)
Add
as a preferred source on Google
