2 hours ago
1
Medan, CNN Indonesia --
Unjuk rasa ratusan mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara (Sumut) di depan DPRD Sumut mengusung sejumlah tuntutan kepada pemerintah, mulai dari evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), transparansi anggaran, hingga penciptaan lapangan kerja.
Massa aksi datang dengan membawa berbagai spanduk yang berisi tuntutan dan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Saat tiba di lokasi, mereka disambut aparat kepolisian yang berjaga di depan gedung DPRD Sumut.
Polisi juga sempat membentangkan spanduk bertuliskan 'Selamat Datang Pejuang Aspirasi'. Namun, di tengah aksi, spanduk tersebut diambil oleh mahasiswa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mahasiswa berupaya menemui perwakilan anggota DPRD Sumut untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung. Namun hingga aksi berlangsung, mereka belum dapat bertemu dengan wakil rakyat yang berada di dalam gedung.
Dalam orasinya, massa mempertanyakan alasan aparat kepolisian menjadi pihak yang berhadapan langsung dengan demonstran. Mereka menegaskan keinginan untuk berdialog dengan anggota DPRD Sumut, bukan dengan aparat keamanan.
"Kami ingin menyampaikan aspirasi kepada perwakilan DPRD yang ada di dalam gedung. Kami datang untuk bertemu wakil rakyat," seru salah seorang orator di hadapan massa, Senin (15/6).
Suasana sempat memanas ketika sejumlah mahasiswa mencoba mendekati pintu masuk gedung DPRD Sumut. Aparat kepolisian yang telah bersiaga kemudian membentuk barikade untuk mengamankan area tersebut.
"Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia!. Kami ingin bertemu dengan wakil rakyat tapi kami dihadapkan dengan polisi. Kami hanya ingin menyampaikan keresahan yang ada dalam pemerintahan Prabowo - Gibran," teriak massa.
Selain menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, mahasiswa juga menyampaikan sembilan tuntutan utama yang mereka nilai perlu segera ditindaklanjuti.
1.Menuntut pemerintah menjaga harga BBM tetap stabil serta memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran.
2.Mendesak efisiensi dan transparansi dalam pengalokasian APBN dan APBD dengan memprioritaskan program-program yang dianggap mendesak bagi masyarakat.
3.Menolak segala bentuk dwifungsi Polri serta menuntut peningkatan transparansi dan akuntabilitas di tubuh kepolisian.
4.Mendesak pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menggantinya dengan program pemenuhan gizi yang dinilai lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
5.Menuntut pemerintah mengembalikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan nasional.
6.Mendesak pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat.
7. Menuntut pertanggungjawaban pemerintah terkait penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat serta meminta penindakan tegas terhadap praktik pertambangan ilegal.
8.Mendesak pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan publik di sektor kelistrikan dan air bersih.
9.Menagih realisasi janji pemerintahan Prabowo-Gibran terkait pembukaan 19 juta lapangan pekerjaan.
(fnr/dal)
Add
as a preferred source on Google
