6 hours ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Anggota Komisi I DPR RI, Endipat Wijaya, menyinggung pihak yang datang sekali ke wilayah bencana Sumatra tetapi merasa yang paling bekerja. Dia membandingkan informasi bantuan pemerintah dengan donasi Rp10 miliar warga untuk korban banjir longsor Sumatera.
Ia mengklaim pemerintah sudah memberikan bantuan yang maksimal di wilayah terdampak.
"Orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara udah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko ngomong pemerintah enggak ada. Padahal pemerintah udah bikin ratusan posko di sana," katanya dalam Rapat Kerja Komisi I dengan Menkomdigi Meutya Hafid di DPR, Senayan, Jakarta, mengutip detikcom, Senin (8/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia berharap Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bisa menggencarkan informasi kerja pemerintah. Endipat lantas menyinggung bantuan ke korban bencana dari pemerintah yang nilainya triliunan.
"Jadi yang kira-kira seperti itu Bu. Mohon jadi atensi dan dikembangkan sama Komdigi untuk menjadi informasi publik yang sehingga publik itu tahu kinerja pemerintah itu sudah ada dan memang sudah hebat," kata Endipat.
"Orang per orang cuma nyumbang Rp10 miliar, negara udah triliun-triliunan ke Aceh itu. Jadi yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana. Padahal negara sudah hadir sejak awal di dalam penanggulangan bencana," imbuh politikus Gerindra itu.
Ia kemudian meminta Komdigi aktif memberikan informasi ke publik terkait bantuan yang telah diberikan negara ke korban bencana di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara.
"Saya cuma ingin mencoba memberikan masukan kepada Komdigi dan ingin mendukung Komdigi ke depan bagaimana Komdigi ini bisa mengamplifikasi informasi-informasi strategis yang sudah dilakukan oleh pemerintah, Bu," kata Endipat
Endipat menyinggung kinerja dari Kementerian Kehutanan yang sudah melakukan reboisasi secara besar-besaran. Namun, ia menyebut hal itu tak terinfokan hingga Kemenhut terus dikritik.
"Sebagai contoh kami misalnya mendengar sebenarnya Kementerian Kehutanan itu sudah melakukan evaluasi dan gerakan menanam pohon secara besar-besaran, tetapi itu kan tidak pernah sampai ke telinga teman-teman sampai ke orang bawah selalu saja Kemenhut itu dikuliti dan dimacam-macamin lah, Bu, padahal mereka sudah melakukan banyak hal," ujar Endipat.
Lebih lanjut ia mengatakan kinerja pemerintah harus diinformasikan ke publik dengan masif. Ia berharap Komdigi lebih aktif dan sensitif supaya informasi yang disampaikan bisa viral seperti konten di media sosial.
"Sebagai contohnya lagi teman-teman polisi dari awal juga sudah melaksanakan tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk apa, perbaikan hutan di Sumatera, tetapi tidak pernah juga terdengar secara masif," kata Endipat.
"Jadi kami mohon, Ibu, fokus nanti ke depan Komdigi ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi-informasi itu sehingga nggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera dan lain-lain itu, Bu," sambungnya.
Baca berita lengkapnya di sini.
(tim/dal)
