2 hours ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden RI Prabowo Subianto berangkat dari Kabupaten Tapanuli Selatan menuju Kabupaten Aceh Tamiang pada Kamis (1/1) pagi, untuk melakukan peninjauan pembangunan hunian korban banjir Aceh.
CNNIndonesia.com telah merangkum sejumlah poin yang dibahas dalam rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah Menteri hingga Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem tersebut sebagai berikut:
600 Unit Rumah Hunian
Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani mengatakan sebanyak 600 unit Rumah Hunian akan diserahkan ke pemerintah daerah pada 8 Januari mendatang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"8 Januari sebanyak 600 unit diserahkan kepada pemerintah daerah. Dan tidak hanya hunian Danantara saja, tapi bersama itu juga kita serahkan ada taman bermain, jaringan Wi-Fi, musala, dapur umum sebanyak 14 unit, dan toilet dan kamar mandi juga 120 unit," ujar Rosan ke Prabowo.
Adapun, pihaknya menargetkan pembangunan 15 ribu unit hunian sementara (huntara) bagi para korban dapat diselesaikan dalam waktu tiga bulan.
"Rencananya dalam waktu tiga bulan ke depan, insya Allah kita bisa menyelesaikan 15 ribu rumah yang terbagi di tiga provinsi. Aceh kurang lebih 12 ribu unit, kemudian ada di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah itu kurang lebih 2.000 unit, dan Sumatera Barat 500 unit," katanya.
Satgas Kuala untuk atasi pendangkalan sungai
Dalam ratas juga disepakati pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Kuala untuk menangani pendangkalan sungai dan muara yang terjadi di sejumlah wilayah terdampak bencana di Aceh dan wilayah Sumatra.
Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan pembentukan Satgas Kuala telah diputuskan setelah koordinasi dengan pimpinan TNI dan akan segera dijalankan.
"Satgas ini terdiri dari dua komposisi, yaitu untuk pendalaman kuala dan untuk pemanfaatan air yang ada di kawasan kuala," ujar Sjafrie ke Prabowo.
Sjafrie menjelaskan kapal-kapal yang dikerahkan dalam Satgas Kuala tidak hanya digunakan untuk pengerukan sedimen, tetapi juga dilengkapi dengan sistem pengolahan air. Sjafrie juga menambahkan pembentukan Satgas Kuala dilakukan pada Kamis (1/1) dan ditargetkan mulai beroperasi dalam waktu dua pekan.
Bencana nasional kembali disinggung
Dalam kesempatan itu, Prabowo menjelaskan kembali alasan bencana banjir dan longsor di tiga provinsi di Sumatra tak disebut sebagai bencana nasional.
Prabowo menyadari hingga kini masih ada pihak yang mendesak bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat ditetapkan sebagai bencana nasional.
"Jadi saudara-saudara masih ada yang mempersoalkan kenapa tidak bencana nasional, ya masalahnya adalah kita punya 38 provinsi, masalah ini berdampak di tiga provinsi, masih ada 35 provinsi lain," ujar Prabowo.
"Jadi, kalau sementara kita tiga provinsi ini kita sebagai, sebagai bangsa, sebagai negara kita mampu menghadapi, ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional," tambahnya.
Terima bantuan internasional
Presiden Prabowo menegaskan pemerintah tidak menutup pintu bantuan dari pihak mana pun tdalam penanganan bencana di Sumatra, termasuk dari luar negeri.
"Kalau ada pihak yang tulus ikhlas mau membantu, ya kita jelas sebagai manusia kita masa menolak bantuan? Asal bantuannya itu jelas," ujar Prabowo saat meninjau pembangunan rumah hunian bagi korban bencana di Aceh Tamiang, Aceh, Kamis (1/1).
Prabowo menyampaikan pemerintah memandang penanganan bencana sebagai persoalan serius dan telah menyiapkan anggaran dalam jumlah besar untuk membantu para korban.
Ia menegaskan pemerintah tidak menolak bantuan, namun prosedur dan mekanisme tetap harus dijaga agar penyaluran berjalan tertib dan akuntabel.
"Kita tidak menolak bantuan, hanya mekanisme dan prosedurnya harus jelas, dan harus ikhlas," ujarnya.
Bupati Aceh Tamiang minta 42 Ribu Rumah
Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi meminta pemerintah segera membangun 42 ribu hunian tetap (Huntap) untuk korban bencana banjir dan longsor di wilayahnya.
Armia menjelaskan wilayah Aceh Tamiang menjadi salah satu yang terdampak cukup parah akibat bencana banjir dan longsor. Ia menyebut banyak rumah mengalami kerusakan berat bahkan hilang.
Oleh karena itu, ia minta bantuan dari pemerintah pusat agar hunian tetap untuk masyarakat terdampak bisa segera dibangun.
"Dari data yang kami dapatkan dari para kepala desa, jadi rumah yang hilang sebanyak 37.888 unit dan rumah yang rusak berat sebanyak 4.839 unit," ujar Armia.
"Sehingga kami mohon izin bapak presiden, kami membutuhkan rumah huntap atau hunian tetap sebanyak 42.727 unit," lanjutnya.
Prabowo klaim swasta tertarik lumpur banjir di Aceh
Lebih lanjut, Prabowo mengatakan adanya ketertarikan pihak swasta untuk memanfaatkan lumpur hasil banjir dan pendangkalan sungai di sejumlah wilayah terdampak bencana di Aceh.
Minat tersebut ada seiring dengan rencana pemerintah melakukan normalisasi kuala dan sungai pascabencana.
"Gubernur [Aceh] melaporkan ke saya ada pihak-pihak swasta yang tertarik. Dia bisa memanfaatkan lumpurnya di mana-mana. Jadi tidak hanya di sungai, tapi yang di sawah dan sebagainya," ujar Prabowo.
Menurutnya, pemanfaatan lumpur banjir tersebut dinilai sebagai peluang yang bisa memberikan manfaat tambahan bagi daerah terdampak. Adapun, ia membuka ruang agar potensi tersebut dikaji lebih lanjut dan dilaksanakan secara terukur.
"Silakan, ini saya kira bagus sekali. Tolong kita dalami dan kita laksanakan," ujarnya.
(nat/dal)
