2 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Sejumlah kepala daerah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam setahun terakhir.
Total sejauh ini ada tujuh kepala daerah ditangkap dalam operasi senyap lembaga antirasuah sepanjang 2025 hingga pertengahan Januari 2026 ini.
Kasus-kasus yang menjerat para kepala daerah dari sejumlah kabupaten, kota, dan provinsi ini mencakup kasus suap proyek, jual beli jabatan, gratifikasi, hingga dana CSR.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Para kepala daerah yang ditangkap ini mayoritas hasil dari Pilkada serentak 2024 lalu. Mereka juga telah mengikuti retret kepala daerah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
CNNIndonesia.com merangkum sejumlah OTT menjerat kepala daerah sepanjang 2025 hingga awal tahun ini:
Bupati Pati Sudewo
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati Sudewo dan kawan-kawan berkaitan dengan dugaan suap jual beli jabatan.
"Terkait pengisian jabatan kaur, kasi, ataupun sekdes (sekretaris desa), ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Selasa (20/1).
KPK menyita uang miliaran rupiah dalam OTT terhadap Sudewo dan sejumlah pihak lainnya. Budi mengatakan uang tersebut diduga berkaitan dengan pengurusan pengisian jabatan di lingkup pemerintahan desa.
Sudewo kini telah berstatus tersangka dugaan pemerasan perangkat desa. Selain itu, dia juga berstatus tersangka dugaan pengaturan lelang dan fee proyek pengadaan jalur kereta api Wilayah Jawa Tengah/Solo Balapan pada DJKA Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Wali Kota Madiun Maidi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan OTT terhadap Wali Kota Madiun Maidi yang hampir bersamaan dengan Sudewo.
Lembaga antikorupsi itu telah menggelar perkara atau ekspose menindaklanjuti OTT terhadap Maidi dan sejumlah pihak lainnya. Maidi ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi dan pemerasan.
Selain itu KPK juga menjerat dua tersangka lain, yakni orang kepercayaan Maidi, Rochim Ruhdiyanto dan Kepala Dinas PUPR Kota Madiun Thariq Megah.
Budi menjelaskan operasi senyap yang digelar pada Senin (19/1) kemarin, penyidik turut menyita uang tunai senilai ratusan juta rupiah dari sejumlah pihak.
Budi belum menguraikan detail lengkap siapa pihak pemberi dan penerima uang tersebut. Budi mengatakan dalam kegiatan OTT tersebut total terdapat 15 orang yang diamankan penyidik.
Bupati Bekasi Ade Kunang
KPK menangkap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang atas kasus dugaan suap terkait ijon proyek pada pertengahan Desember 2025 lalu.
Total terdapat 10 orang yang ditangkap dalam OTT tersebut, di mana delapan di antaranya yang mayoritas pihak swasta.
Setelah melewati proses pemeriksaan yang panjang, KPK menetapkan Bupati Bekasi, Ade Kuswara, ayah bupati bernama HM Kunang yang merupakan Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, dan pihak swasta bernama Sarjan sebagai tersangka.
Sejak Desember tahun 2024, Ade Kuswara rutin meminta "ijon" paket proyek kepada Sarjan melalui perantara H.M Kunang dan pihak lainnya.
Total ijon yang diberikan oleh Sarjan kepada Ade Kuswara bersama-sama HM Kunang mencapai Rp9,5 miliar. Pemberian uang dilakukan dalam empat kali penyerahan melalui para perantara.
"Selain aliran dana tersebut, sepanjang tahun 2025, ADK (Ade Kuswara) juga diduga mendapatkan penerimaan lainnya yang berasal dari sejumlah pihak dengan total mencapai Rp4,7 miliar," kata Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu beberapa waktu yang lalu.
