3 hours ago
4
Jakarta, CNN Indonesia --
Sejumlah anggota DPR mengecam kasus penembakan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menewaskan tiga ASN Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya di Kampung Muliama, Papua Pegunungan, Rabu (9/9).
Wakil Ketua Komisi I DPR, Sukamta meminta aparat mengusut tuntas pelaku dan jaringan para pelaku, dan memastikan kejadian serupa tidak terulang.
"Jangan berhenti pada siapa yang menarik pelatuk. Ungkap siapa yang merencanakan, memasok senjata, dan memberikan dukungan terhadap aksi kekerasan ini," kata politikus PKS itu, Jumat (11/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sukamta menilai masifnya serangan KKB terhadap masyarakat sipil harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Sebab, menurut dia, hal itu menjadi indikasi bahwa kelompok bersenjata semakin mengandalkan teror dan penciptaan ketakutan sebagai cara untuk mempertahankan pengaruhnya.
"Ketika masyarakat sipil semakin sering dijadikan sasaran, ini menunjukkan bahwa teror dan rasa takut menjadi salah satu cara yang digunakan KKB untuk menunjukkan eksistensinya. Negara tidak boleh membiarkan strategi teror seperti ini berhasil," katanya.
Wakil Ketua Komisi DPR bidang pertahanan itu meminta pemerintah memperkuat deteksi dini, info intelijen, dan perlindungan terhadap masyarakat sipil. Khususnya bagi mereka yang bekerja di sektor pelayanan publik seperti pertanian, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.
"Jangan menunggu korban berikutnya baru bertindak. Ini saat yang bagus bagi Pemerintah Pusat, Pemda dan Masyarakat bersama- sama untuk peningkatan keamanan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Papua tanpa kecuali," katanya.
Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono mendorong aparat segera menangkap pelaku serta memastikan proses hukum berjalan. TNI, kata Dave, perlu memberikan dukungan sesuai tugas dan kewenangannya, termasuk mengerahkan kemampuan dan sumber daya yang diperlukan.
Menurut dia, negara tak boleh membiarkan masyarakat dan aparat sipil menjadi sasaran kekerasan. Komisi I DPR RI akan terus mencermati perkembangan situasi keamanan di Papua dan memastikan kebijakan pertahanan serta keamanan negara tetap diarahkan untuk melindungi masyarakat dan menjaga keutuhan NKRI.
"Koordinasi antara TNI dan Polri harus terus diperkuat agar setiap ancaman dapat direspons dengan cepat dan tepat, sekaligus mencegah jatuhnya korban kembali," ujar Dave.
Roadmap penanganan KKB
Sementara, anggota Komisi I DPR Bidang Pertahanan, Oleh Soleh sebelumnya mendesak pemerintah segera menyusun roadmap atau peta jalan pemberantasan KKB di Papua.
Dia menyebut kasus penembakan itu sebagai tragedi kemanusiaan yang tak bisa dibiarkan terus berulang. Penanganannya tidak boleh parsial atau hanya kasus per kasus, namun perlu strategi yang utuh.
"Aparat harus menyusun strategi secara menyeluruh untuk memberantas KKB. Harus ada roadmap pemberantasan KKB di Papua, sehingga langkah negara tidak hanya muncul ketika ada kasus," kata Soleh saat dihubungi, Jumat (11/9).
Satgas Operasi Damai Cartenz mengungkap penembakan terjadi pada Rabu (9/9) sekitar pukul 15.53 WIT. Saat itu, rombongan 11 pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya sedang dalam perjalanan dari Wamena menuju Muliama untuk meninjau kegiatan cetak sawah.
Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan tiga pegawai berstatus ASN tewas dalam penembakan tersebut. Mereka yakni WB (24), AR (49) yang merupakan Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Jayawijaya, serta AAM (35).
Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz 2026 menyatakan telah mengantongi ciri-ciri pelaku penembakan terhadap tiga warga sipil yang merupakan ASN Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan yang terjadi pada Rabu (9/9).
Yusuf mengatakan polisi juga telah memeriksa saksi korban yang selamat.
"Dari hasil pendalaman kita, sudah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban yang selamat dan diambil keterangan di Polres Jayawijaya. Kita sudah mendapatkan ciri-ciri pelaku dan kita sudah kantongi ciri-cirinya. Tim sudah melakukan pengejaran," kata Yusuf dalam keterangan tertulis, Jumat (11/9)
(thr/isn)
