6 hours ago
5
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka suara ihwal gelombang penolakan atas usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto.
Ia mengatakan pro kontra terhadap suatu isu merupakan hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan berdemokrasi.
"Jadi begini, mengenai gelar pahlawan itu tentunya melalui semua prosedur. Bahwa ada pro kontra, bahwa ada yang mungkin setuju mungkin tidak itu bagian dari aspirasi," kata Pras di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski begitu, Pras mengajak seluruh pihak untuk memandang suatu hal dari segi positifnya.
Terlebih, jika berkenaan dengan pemimpin terdahulu. Ia mengatakan kita sebagai penerus bangsa harus menghormati jasa mereka.
"Mari kita kurangi untuk selalu melihat kekurangan-kekurangan," ucap dia.
Pras menyampaikan penganugerahan gelar pahlawan nasional rencananya digelar pada Senin (10/11) bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional.
Pras sendiri mengaku belum mengetahui pasti berapa tokoh yang akan mendapatkan gelar pahlawan pada Senin mendatang.
Terpisah, Menbud sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Kehormatan Fadli Zon menyebut saat ini ada 49 nama yang diusulkan mendapatkan gelar pahlawan nasional.
Ia merinci 40 nama diusulkan Kemensos pada tahun ini, sedangkan 9 lainnya merupakan bawaan atau carry over dari tahun sebelumnya.
"Ada 40 nama calon pahlawan nasional yang dianggap telah memenuhi syarat dan ada sembilan nama yang merupakan bawaan, carry over, dari yang sebelumnya. Jadi totalnya ada 49 nama," kata Fadli di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/11).
Suharto masuk dalam 40 nama yang diusulkan Kemensos. Hal itu pun menuai kontroversi di tengah masyarakat.
Salah satunya dari Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS) yang menyatakan usulan itu merupakan langkah yang mengecewakan.
"Hari ini Kemensos lewat menterinya juga sudah mengirimkan usulan nama yang diserahkan kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Tentu ini sebuah langkah yang mengecewakan tapi juga tidak mengagetkan," ujar Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya selaku perwakilan dari koalisi saat dihubungi, Selasa (21/10).
(mnf/isn)
