7 hours ago
9
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan apresiasi atas keberhasilan pilot project program perlindungan sosial (Perlinsos) di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
Hal itu disampaikan Tito saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil dan Rilis Data Kependudukan Semester I Tahun 2026 di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta pada Senin (3/8). Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan pentingnya peran Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sebagai fondasi e-government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Berdasarkan hasil pilot project per 30 Juni 2026, dari 323.339 kepala keluarga (KK) pendaftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sebanyak 45,2 persen diidentifikasi berpotensi layak menerima bantuan, sedangkan sisanya berpotensi tidak layak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, dari 290.967 KK pendaftar Program Keluarga Harapan (PKH), sebanyak 31,2 persen berpotensi layak dan 68,4 persen berpotensi tidak layak.
"Tahap pertamanya e-government ini, kita mau menyasar dulu masalah bantuan sosial, supaya bantuan sosial ini tepat sasaran diintegrasikan dari data Dukcapil yang punya face recognition dan fingerprint, dan retina mata," ujar Tito.
Dalam pelaksanaan e-government, data Dukcapil diintegrasikan dengan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mengetahui jika calon penerima bantuan sosial memiliki aset tanah.
Lalu, data itu dipadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) melalui survei door to door. Selain itu, data Dukcapil turut diintegrasikan dengan data kepolisian, khususnya Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), guna memastikan kepemilikan kendaraan calon penerima bantuan.
"(Jadi) ada beberapa kementerian bergabung menjadi satu, tapi data yang dipakai awal, itu adalah data perorangan yang ada di Dukcapil," ujar Tito.
Ia menambahkan, integrasi data antarkementerian dan lembaga tersebut akan menghasilkan data yang lebih akurat sehingga bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria.
"Ya kalau seandainya jatuh ke tangan yang enggak berhak, sayang, dan menimbulkan kecemburuan sosial dari mereka yang enggak dapat, tapi mereka susah," tuturnya.
Mendagri menilai, keberhasilan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mendorong pemerintah mereplikasi penerapan e-government ke berbagai daerah. Ia mengaku telah meninjau langsung implementasi sistem tersebut untuk program Perlinsos di Kabupaten Gianyar, Bali, pada 4 Juli 2026.
Berdasarkan hasil pemantauan, sistem tersebut mampu menghasilkan data yang akurat, real-time, dan transparan. Untuk itu, penerapan e-government untuk Perlinsos di 143 kabupaten/kota ditargetkan terlaksana pada Agustus ini.
Adapun daerah yang dipilih merupakan wilayah yang memenuhi sejumlah kriteria, antara lain memiliki infrastruktur internet yang memadai, Dinas Dukcapil yang responsif, serta dukungan dari kepala daerah.
"Kalau jatuh ke tangan orang yang benar, bansos itu efektif, efisien membantu masyarakat apalagi di tengah tekanan ekonomi saat ini," pungkas Tito.
(rea/rir)
