6 hours ago
6
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong percepatan integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government guna meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menurut Tito, integrasi data kependudukan berbasis biometrik dengan berbagai kementerian dan lembaga akan membuat pemerintah lebih tepat dalam menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan.
"Dengan sistem itu bisa membaca tepat, lebih tepat, lebih akurat ya siapa saja yang layak menerima bansos dan siapa yang tidak," ujar Mendagri dalam pengarahannya kepada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor di Gedung Negara BN1, Kabupaten Biak Numfor, Papua, Jumat (31/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan, pembaruan data difokuskan pada kelompok masyarakat desil 1 hingga desil 4. Pemanfaatan teknologi dan integrasi data, kata dia, menjadi instrumen penting untuk memastikan program perlindungan sosial tepat sasaran sekaligus meminimalkan potensi kesalahan dalam penyaluran bantuan.
Tito mengungkapkan, uji coba pemadanan data berbasis biometrik milik Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan masih banyak data penerima bansos yang perlu diperbarui.
Hasil validasi tersebut menemukan sejumlah penerima bantuan yang datanya tidak lagi sesuai dengan kondisi aktual sehingga memerlukan perbaikan.
Lebih lanjut, Tito mengatakan Kabupaten Biak Numfor menjadi salah satu daerah prioritas dalam perluasan implementasi e-government sebelum peringatan Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus.
"Nah, sebelum tanggal 17 Agustus, Pak Presiden meminta kalau bisa tambah 100 lagi. Khusus di Papua salah satunya adalah Biak," ungkapnya.
Ia juga mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), aparat kampung, hingga petugas Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk mendukung proses pemutakhiran data yang akan dilakukan tim teknis di lapangan.
Menurut Tito, kolaborasi lintas pemerintah daerah dan petugas di lapangan menjadi kunci agar bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi syarat.
"Sehingga kita harapkan di Biak nanti penerima bantuan dari pemerintah pusat maupun pemberian bantuan dari pemerintah provinsi ataupun kabupaten itu betul-betul orang yang berhak, yang tepat sasaran," pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Biak Numfor Markus Octovianus Mansnembra, Ketua DPRD Biak Numfor Daniel Rumanasen, Wakil Ketua I DPRD Biak Numfor Noak Krey, Penjabat Sekretaris Daerah Biak Numfor Zacharias L. Mailoa, Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Ditjen Dukcapil Kemendagri Muhammad Nuh Al Azhar, serta para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.
(ory/ory)
