1 day ago
7
Jakarta, CNN Indonesia --
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP dijadwalkan bakal menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) bersamaan dengan agenda hari ulang tahun (HUT) partai akhir pekan ini.
Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus menyebut Rakernas rencananya akan digelar di Ancol, Jakarta pada 10-12 Januari mendatang dan dihadiri pengurus dari daerah.
Nantinya, kata dia, wacana pilkada via DPRD akan menjadi salah satu materi pembahasan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya pasti akan menjadi bagian dari pembicaraan. Kita enggak mendahului lah, tapi semua isu di masyarakat akan menjadi perbincangan kita," kata Deddy saat dihubungi, Rabu (7/1).
Sementara, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira meyakini wacana pilkada via DPRD akan menjadi sorotan kadernya di daerah. Karenanya, usul itu akan menjadi salah satu topik penting dalam Rakernas.
"Banyak yang menyuarakan biasanya teman-teman daerah, akan juga menyuarakan di rapat kerja," kata Andreas.
Rencana pemilihan kepala daerah (Pilkada) lewat DPRD berpeluang terealisasi setelah mayoritas partai politik di DPR dan pemerintah menyatakan satu barisan.
Total ada enam fraksi di DPR yang tegas menyatakan dukungan terhadap usulan Presiden RI Prabowo Subianto tersebut yaitu Fraksi Gerindra, Golkar, PKB, NasDem, PAN, dan Demokrat.
Demokrat baru saja putar haluan dari semula menolak usulan Pilkada via DPRD itu.
Kemudian PKS sejauh ini mencoba ambil jalan tengah agar pilkada lewat DPRD hanya berlaku untuk tingkat kabupaten, sedangkan untuk gubernur dan wali kota tetap dipilih secara langsung. Dari Gerindra hingga PKS itu diketahui tergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.
Sedangkan Fraksi PDIP--satu-satunya partai parlemen di luar koalisi pemerintah--sejauh ini tegas menyatakan menolak usulan Pilkada lewat DPRD.
Sejumlah pakar mengungkapkan sejumlah bahaya jika Pilkada dikembalikan lewat jalur DPRD.
Dosen Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah 'Castro', mengingatkan publik bahwa diskursus Pilkada lewat DPRD jelas menjadi alarm bahaya bagi masa depan demokrasi Indonesia, terutama di tingkat lokal.
Menurut dia, pemilihan yang hendak dikembalikan kepada DPRD merupakan wujud dari demokrasi elite. Dia mengatakan hal semacam itu tidak lagi menjadi demokrasi rakyat banyak yang berbasis pada proses deliberatif.
"Pemilihan kepala daerah pada akhirnya hanya akan ditentukan oleh segelintir orang, dengan proses yang tertutup dan tidak transparan, rentan dengan politik transaksional, hingga kental dengan pendekatan politik kekerabatan," kata Castro kepada CNNIndonesia.com, Rabu (7/1).
(thr/isn)
