1 hour ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden RI Prabowo Subianto mengundang sejumlah pimpinan organisasi (ormas) dan tokoh agama Islam ke Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/2).
Selain persoalan dalam negeri, salah satu yang jadi bahasan utama Prabowo yang juga didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan soal membawa Indonesia masuk ke dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BOP) yang digagas Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk urusan Gaza, Palestina.
Pimpinan lembaga dan ormas Islam yang diundang di antaranya dari Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), hingga Al-Ittihadiyah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam konferensi pers bersama usai pertemuan itu, para pimpinan ormas Islam lalu membeberkan apa yang dibicarakan ke Prabowo, dan disampaikan presiden. Salah satunya adalah terkait bergabungnya Indonesia di dalam BoP yang digagas Trump.
Berikut beberapa catatan dari sikap ormas Islam besar di Indonesia tersebut:
Nahdlatul Ulama
Ketua Umum (Ketum) PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya. Ia menyampaikan dalam pertemuan tersebut Prabowo menjelaskan secara rinci sikapnya bergabung dengan BoP.
Ia menyatakan pada tataran nilai, seluruhnya sepakat menolak penjajahan, termasuk memperjuangkan kemerdekaan untuk semua bangsa.
"Dan tadi presiden menjelaskan secara ekstensif sekali hal-hal yang perlu dipertimbangkan itu, dan saya kira semua yang hadir memahami dan bisa menerima dan bahkan mempercayakan perjuangan untuk menolong Palestina melalui upaya-upaya strategis ini kepada presiden," ujar Yahya dalam konferensi pers bersama pimpinan ormas Islam di istana pada Selasa sore.
Muhammadiyah
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyatakan pihaknya dapat menerima alasan yang disampaikan. Bukan hanya menerima keputusan Prabowo, Mu'ti bahkan mengatakan pihaknya mendukung langkah-langkah yang dilakukan tersebut.
Ia mengatakan dalam diskusi tersebut Prabowo telah menjelaskan secara utuh keputusannya bergabung dengan BoP.
"Kami sangat memahami dan mendukung langkah-langkah pemerintah terkait dengan BoP ini," ucap Mu'ti yang juga dikenal sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) dalam kabinet Prabowo-Gibran ini.
MUI
Namun, di tengah arus dukungan tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan dukungannya terhadap keputusan tersebut selama memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat.
Ketum MUI KH M Anwar Iskandar menyatakan pihaknya mendukung selama dinilai masih sesuai koridor dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Anwar juga menyebut Prabowo menyatakan siap keluar dari BoP jika dinilai organisasi tersebut sudah tak lagi sejalan dengan perjuangan kemerdekaan Palestina, terutama rakyat yang terus diserang Israel di Gaza.
Ia menyatakan dalam pertemuan tersebut, Prabowo menjelaskan bergabungnya Indonesia ke BoP semata-mata untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
"Dan apabila di kemudian hari ternyata tidak memberi kemaslahatan dan kebaikan organisasi ini kepada Palestina, kepada perdamaian dunia, maka seluruh negara-negara Islam yang berkumpul di situ akan keluar dari BoP. Ini yang penting kita catat," kata Anwar.
Wakil Ketua Umum MUI Cholil Nafis yang juga hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan Prabowo mengaku siap keluar dari Board of Peace ketika dinilai sudah tak sejalan lagi tentang Gaza hingga Palestina.
"Kata pak presiden ketika itu kebijakan kemudian langkah yang tidak sesuai kami akan abstain dan absen, kemudian ketika memang itu tidak cocok dan tidak bisa melakukan apa-apa, beliau siap keluar dari BoP itu," ujar Cholil.
Cholil menyampaikan dalam pertemuan tersebut ia berpesan kepada Prabowo agar Indonesia berperan aktif. Ia menyatakan agar keterlibatan Indonesia justru jangan hanya melegitimasi penjajahan di Palestina.
Cholil juga mengatakan dalam pertemuan itu tak ada kesepakatan, karena hanya diskusi saja.
"Kita tidak mengambil kesepakatan, kita kan diskusi saja. Lalu presiden menjelaskan kenapa masuk ke dalam karena mau memengaruhi dari dalam dan kita memberikan respons," ucap dia.
Ia mengaku ragu karena PM Israel Benyamin Netanyahu yang hingga saat ini bersikukuh tidak mengakui Palestina sebagai negara, dan militer Israel yang masih menggencarkan serangan ke wilayah Palestina.
Oleh karena itu, ia pun berpesan kepada Prabowo agar Indonesia mengambil langkah konkret dalam hal tersebut.
"Kita ingin pasukan perdamaian kita jangan menjadi pasukan yang melawan Hamas, melawan terhadap perlawanan rakyat Palestina untuk merdeka," ujarnya.
Bahkan sebelum memberikan dukungannya terhadap keputusan tersebut, MUI sempat meminta Indonesia untuk menarik diri dari BoP.
Pernyataan Menlu Sugiono
Menteri Luar Negeri Sugiono yang turut hadir dalam pertemuan itu mengonfirmasi pernyataan tentang kemungkinan membawa Indonesia keluar dari Board of Peace yang digagas Trump untuk persoalan Gaza, Palestina.
Ia menyatakan bergabungnya Indonesia ke BoP untuk memperjuangkan kemerdekaan bagi Palestina. Sugiono menekankan Indonesia dalam BoP ini berpegang teguh pada tujuan tersebut.
"Ya kalau memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan pertama situasi damai di Gaza sekarang pada khususnya kemudian situasi damai di Palestina pada umumnya dan akhirnya nanti adalah kemerdekaan dan kedaulatan Palestina, dan saya kira itu trajektori yang kita ingin capai yang kita lihat saya kira koridor-koridornya ada di situ," kata Sugiono usai pertemuan itu.
Sugiono pun menyampaikan situasi saat ini masih cukup rapuh. Ia mencontohkan salah satunya militer Israel yang kembali menggencarkan serangan ke wilayah Palestina hingga kini.
Ia juga mengatakan masuknya Indonesia ke BoP ini merupakan komitmen Indonesia dalam menciptakan perdamaian di kawasan Timur Tengah khususnya di Palestina dan Gaza.
(kna/kid)
