4 hours ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Muhammad Tito Karnavian menyatakan bahwa penanganan pengungsi pascabencana Sumatra terus dikebut melalui pembangunan hunian sementara (huntara) dan rencana pembangunan hunian tetap (huntap).
Hal ini diungkapkan Tito usai Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri Tim Pengarah Satgas PRR Pascabencana di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar). Ia mengingatkan pembangunan huntap untuk dipercepat, agar masyarakat tidak terlalu lama tinggal di huntara.
"Huntap adalah menjadi prioritas yang paling penting, kemudian juga nanti hal-hal yang sangat urgen, seperti jembatan, jalan, yang itu memang menjadi jalan utama," ujar Tito di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Senin (6/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, Sumatra Barat (Sumbar) menjadi daerah yang paling cepat pulih menyusul bencana hidrometeorologi yang melanda pada November 2025 lalu.
Ia menjelaskan, ada sejumlah indikator pemulihan daerah yang terdampak bencana, mencakup fungsi pemerintahan, infrastruktur jalan dan jembatan, layanan kesehatan dan pendidikan, aktivitas ekonomi masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan dasar seperti listrik, air bersih, dan jaringan komunikasi.
"Kami melihat bahwa untuk di Sumatra Barat relatif paling cepat ya, karena dari 19 kabupaten/kota, 16 terdampak itu, 13 kabupaten/kota itu pemerintah dan pemerintahan maupun masyarakatnya berjalan relatif lancar," kata Tito.
Di Sumut, sebagian besar daerah juga menunjukkan kemajuan signifikan, dengan beberapa wilayah tetap membutuhkan perhatian khusus. Sementara di Aceh, sejumlah daerah telah mendekati kondisi normal, dengan sejumlah wilayah masih memerlukan penanganan intensif, seperti Aceh Tamiang.
Lebih lanjut, Tito mengapresiasi sinergi berbagai pihak dalam upaya memulihkan Sumatra pascabencana. Ia mencontohkan respons cepat penanganan infrastruktur oleh Kementerian Pekerjaan Umum saat terjadi gangguan akses jalan.
Tito mengakui, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, seperti normalisasi sungai, perbaikan lahan pertanian dan tambak, serta pembangunan infrastruktur permanen. Pemerintah memperkirakan proses pemulihan secara menyeluruh akan berlangsung hingga tiga tahun ke depan.
"Ini luas sekali dan kompleks masalahnya, sehingga dibuatkan renduk, rencana induk, oleh Bappenas untuk 3 tahun," pungkas Tito.
(rea/rir)
Add
as a preferred source on Google
