5 hours ago
6
Jakarta, CNN Indonesia --
Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Diaz Hendropriyono mendorong perusahaan swasta ikut menangani kebakaran lahan gambut di Kalimantan Barat.
Diaz meminta perusahaan yang berada di sekitar titik api bekerja sama membangun sekat kanal di area konsesi. Langkah tersebut dinilai penting untuk membantu pemadaman sekaligus mencegah kebakaran lahan dan hutan (karhutla) meluas.
"Kita tidak bisa menyelesaikan (masalah karla) hanya dengan satu upaya, perlu upaya lain dan bantuan semua pihak, di hulu kami (Kementerian Lingkungan Hidup) cegah dengan surat edaran Menteri LH tentang larangan pembukaan lahan dengan cara membakar, membina Masyarakat Peduli Api, membangun UPT Pengendalian Kebakaran Lahan dan Balai Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove. Untuk dari pihak swasta, kami mohon untuk bantu kerjasama dalam membuat sekat kanal, ini yang paling efektif, saya prioritaskan diselesaikan di titik yang masih ada api," ajak Wamen Diaz.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pernyataan itu disampaikan Diaz saat meninjau langsung lokasi kebakaran lahan gambut di Desa Limbung, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, pada 23 Agustus 2026.
Dalam kunjungan tersebut, Diaz mengumpulkan sejumlah perusahaan swasta untuk berkoordinasi mengenai penanganan kebakaran lahan.
Menurut dia, pembangunan sekat kanal diperlukan untuk mengatur sekaligus mengalirkan air secara lebih terfokus ke lahan gambut. Sebab, kebakaran di kawasan gambut dapat menjalar hingga lapisan yang lebih dalam sehingga membutuhkan pasokan air secara konsisten.
"Jadi kalau (gambut) sudah terbakar, saya melihat Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni, Polisi, mereka menyiram susah sekali, api nya di bawah banget, jadi harus dengan sekat kanal, jadi saya minta tolong dan saya apresiasi atas kerjasamanya," kata Wamen Diaz
Karhutla Capai Lebih dari 30 Ribu Hektare
Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat telah terdeteksi sejak awal 2026, ketika kondisi cuaca relatif kering.
Berdasarkan data BPBD, luas karhutla di Kalimantan Barat mencapai lebih dari 30.000 hektare sepanjang Januari hingga Juli 2026.
Kondisi tersebut juga berdampak terhadap masyarakat. Kabut asap masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan Barat akibat kebakaran lahan.
Diaz menegaskan penanganan persoalan tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak. Menurutnya, dibutuhkan kerja sama lintas pihak untuk menangani kebakaran yang terus berulang.
"Saya sudah cek lahan gambut terbakar, memang ini kejadian luar biasa hingga Presiden pun turut meninjau. Ini kejadian yang berulang terus, saya rasa tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah ini dengan satu cara atau satu instansi saja," jelas Wamen Diaz.
Dalam peninjauan tersebut, KLH/BPLH juga menyerahkan bantuan untuk masyarakat terdampak kebakaran lahan di Desa Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya.
Bantuan dari KLH/BPLH terdiri atas lima unit peralatan pemadaman kebakaran dan 10 boks masker. Sementara itu, PT Antam Tbk. memberikan tambahan berupa satu paket sumur bor dan lima boks masker medis.
Diaz mengapresiasi pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dalam penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
"Saya terima kasih sekali lagi bagi yang sudah membantu, kalau ada masalah bisa hubungi kami atau Kepala Dinas Lingkungan Hidup terkait, ujungnya ini semua untuk Kalimantan Barat, untuk Indonesia," tegas Wamen Diaz.
Sejumlah pejabat pemerintah daerah dan KLH/BPLH turut hadir dalam peninjauan tersebut. Perusahaan swasta yang ikut dalam koordinasi antara lain PT Cipta Tumbuh Berbuah, PT Sintang Raya, PT Fajar Saudara Lestari, PT Agro Alam Nusantara, PT Asia Palem Lestari, PT Bina Ovivipari Semesta, dan PT Bumi Pratama Khatulistiwa.
(ory/ory)
