12 hours ago
6
Bandung, CNN Indonesia --
Kapolda Jawa Barat (Jabar) Irjen Pol Pipit Rismanto menyambut positif sayembara buat warga untuk menangkap begal yang dikeluarkan Gubernur Jabar Dedi Mulyad alias KDM beberapa waktu lalu.
Pipit menilai sayembara dari gubernur itu merupakan pemberi motivasi agar warga turut bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
"Ya kita menyambut baik. Ini untuk bahwa Bapak Gubernur juga memiliki apa ya, keinginan memberikan motivasi kepada semua warga ya, untuk berpartisipasi dalam menjaga Kamtibmas ya," kata Pipit kepada wartawan di wilayah Arcamanik, Kota Bandung, Jabar, Jumat (24/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Artinya bahwa tadi dengan berkaitan dengan Bapak Gubernur menyampaikan sayembara ya menurut saya, ini adalah wujud pemberian semangat ya, motivasi kepada semua pihak ya," sambungnya.
Namun, dia menegaskan sayembara itu tak bisa diperuntukkan buat kepolisian.
Pasalnya, tegas dia, kepolisian memang sudah tugasnya yang diamanatkan undang-undang untuk menjaga keamanan.
"Kecuali pihak kepolisian. Karena pihak kepolisian ini kan menurut saya adalah tanggung jawab dan itu memang sudah tugasnya. Wajib melakukan penegakan hukum terhadap seperti begal," ungkap Pipit.
Meskipun demikian, Pipit mengimbau jika masyarakat berhasil menjadi korban, mengetahui, atau menangkap begal untuk segera dilaporkan ke pihak kepolisian. Polisi, jaminnya, akan merespons dengan cepat.
"Risiko tentu saja kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak main hakim sendiri. Namun, pembelaan diri juga penting ya, pembelaan diri apabila melawan. Tapi kalau tidak melawan, diamankan dengan baik agar tidak banyak luka, tidak membahayakan bagi nyawa siapapun ya, bagi nyawa siapapun, segera diinformasikan kepada kepolisian, kepolisian wajib merespons secara cepat," kata dia.
Disinggung apakah masyarakat sipil dibolehkan membawa alat pelindung diri, Pipit menyebut bisa dikoordinasikan dengan masing-masing aparat kewilayahan di masing-masing daerah.
"Kalau alat pelindung diri saya pikir untuk Siskamling nanti silakan nanti koordinasi dengan kan ada tiga pilar ya--ada Kepala Desa, ada Bhabinkamtibmas, ada Babinsa. Nanti apa yang cocok di wilayah masing-masing sesuai tingkat ancamannya ya," kata dia.
"Ya sesuai tingkat ancamannya. Kalau ancamannya di situ tidak terlalu berat, mungkin yang penting adalah ada nomor telepon aparat yang terdekat di situ ya," sambung Pipit.
Pipit pun memperbolehkan masyarakat untuk minta bantuan kepolisian yang membutuhkan pengawalan, jika dirasa takut untuk pulang atau beraktifitas karena risiko begal.
"Jadi apabila ada ketakutan, ini himbauan kepada seluruh warga, memang mungkin mau pulang jamnya sudah terlalu malam dan ketakutan, tolong informasikan dan laporkan kepada kepolisian. Saya umumkan nanti akan saya perintahkan jajaran di mana pun berada agar merespons ya. Iya, karena nanti ada di spot-spot tertentu ya sudah ada anggota yang siaga di situ," kata dia.
Pernyataan KDM
Terpisah, Dedi Mulyadi menjelaskan alasan mengumumkan sayembara bagi warga yang berhasil menangkap pelaku begal, copet, jambret, hingga pelaku kejahatan jalanan.
Dia bilang hadiah uang sengaja disiapkan sebagai pemicu agar masyarakat lebih aktif menjaga keamanan lingkungan, bukan untuk mendorong aksi main hakim sendiri.
Dedi menegaskan, hadiah senilai Rp5 juta hingga Rp50 juta hanya akan diberikan kepada warga yang memenuhi syarat ketat. Pelaku kejahatan harus diserahkan kepada pihak kepolisian dalam keadaan hidup dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh penegak hukum.
Mengenai sumber dana hadiah, Dedi memastikan untuk tahap awal seluruh hadiah akan dibiayai menggunakan uang pribadinya, bukan bersumber dari APBD Jawa Barat.
"Udah dari saya dulu cukup. Nanti kalau kewalahan baru," ucapnya.
Menurut Dedi, konsep sayembara dipilih karena dinilai sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang terbiasa termotivasi melalui sebuah penghargaan atau apresiasi.
"Karena tradisi bangsa kita itu tradisi hadiah. Di sekolah kalau ada ranking pertama, ranking pertamanya diumumin belajarnya suka rajin. Kemudian daerah kalau dilombain suka rajin," kata Dedi, Jumat (24/7) dikutip dari detik.com.
Politikus Gerindra itu juga menepis anggapan bahwa sayembara ini akan membuat masyarakat bertindak pragmatis karena hanya mengejar hadiah. Menurut dia, pemberian insentif merupakan hal yang lazim untuk mendorong partisipasi aktif publik.
Respons pemerhati keamanan dan HAM
Sementara itu organisasi sipil yang memerhatikan penegakan keamanan hingga hak asasi manusia (HAM), Amnesty International Indonesia, merespons sayembara itu dengan meminta gubernur dan kapolda tak melempar tanggung jawab ke warga.
Dalam siaran pers yang diterima, Kamis (23/7), Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan, "Arahan ini berisiko melegitimasi tindakan main hakim sendiri di lapangan. Gubernur dan Kapolda Jabar tidak boleh melempar tanggung jawab mereka menjaga keamanan dan ketertiban hukum dengan meminta masyarakat ikut terlibat dalam menindak aksi begal."
Alih-alih sayembara, pihaknya meminta gubernur dan kapolda fokus pada tugasnya untuk meningkatkan pengawasan, pengamanan lingkungan, serta penegakan hukum.
"Tambah patroli, CCTV terintegrasi, perbaiki penerangan jalan rawan begal, percepat respons laporan, dan usut tuntas jaringan penadah begal. Itu tugas Gubernur dan Kapolda. Tidak perlu sayembara. Imbauan 'boleh bertindak tegas asal jangan sampai mati' dari Polda adalah pesan yang ngawur secara hukum," kata dia.
Menurutnya logika 'keamanan lewat sayembara' sudah diuji di banyak negara. Dan, sambungnya, hasilnya selalu sama yakni meningkatnya kekerasan dan turunnya kepercayaan publik.
"Di banyak negara, kejahatan jalanan turun drastis bukan karena warga disuruh main hakim sendiri, tapi karena investasi pada sarana transportasi publik, pendidikan, dan polisi komunitas yang akuntabel," tegas Usman.
(csr/kid/ugo)
Add
as a preferred source on Google
