9 hours ago
6
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan adanya tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun.
Langkah strategis ini bertujuan untuk mempercepat proses pemulihan infrastruktur dan sosial di wilayah Sumatra yang terdampak bencana alam.
Kabar tersebut disampaikan dalam Sosialisasi Surat Edaran tentang Penyesuaian TKD Tahun Anggaran 2026 dalam APBD, yang diikuti pemerintah daerah dari tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar), secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (5/3).
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari usulan Mendagri kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita ingin memperkuat kemampuan keuangan daerah-daerah yang terkena bencana, tiga provinsi bencana Sumatra," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Kamis (5/3).
Ia melanjutkan, Presiden Prabowo memutuskan alokasi tambahan ini tidak hanya menyasar daerah yang terdampak langsung. Seluruh kabupaten/kota dan provinsi di Sumut, Sumbar, dan Aceh, termasuk yang tidak terdampak langsung, turut menerima tambahan TKD tersebut.
"Beliau memutuskan untuk memberikan semua, baik yang terdampak atau tidak se-provinsi, karena dianggap bencana, bencana provinsi," jelasnya.
Kebijakan ini telah ditindaklanjuti melalui Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 59 Tahun 2026. Tito juga telah menerbitkan surat edaran untuk mengatur teknis penggunaan dana tersebut di lapangan.
"Saya berusaha untuk mempermudah rekan-rekan eksekutif kepala daerah," katanya.
Dana tambahan ini diperuntukkan utamanya bagi percepatan pemulihan di daerah terdampak bencana, sesuai arahan langsung dari Presiden. Sementara itu, daerah yang tidak terdampak dapat memanfaatkannya untuk program mitigasi dan pencegahan bencana, seperti perbaikan jembatan atau bendungan yang dinilai rawan.
"Termasuk juga untuk penanganan tata ruang misalnya, pendidikan latihan untuk penanganan bencana. Bahkan saya juga membuat kesempatan bisa digunakan untuk penanganan inflasi," pungkas Tito.
(rir)
