5 hours ago
4
Jakarta, CNN Indonesia --
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin mengkritik pemilihan hari Jumat yang ditetapkan sebagai hari untuk bekerja dari rumah atau WFH bagi aparatur sipil negara (ASN).
Khozin menilai pemilihan hari Jumat tidak ideal karena berpotensi bisa berubah menjadi long weekend atau libur panjang akhir pekan bagi ASN.
"Dalam pandangan kami, pilihan hari ini tidak ideal karena dikhawatirkan akan berubah menjadi long weekend," ujar Khozin saat dihubungi, Rabu (1/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski begitu, dia menyebut pemerintah memiliki diskresi dan kewenangan menentukan hari WFH dalam sistem penyelenggaraan pemerintah.
Namun, dia meminta agar penerapan WFH pada setiap Jumat dievaluasi dan diawasi secara berkala, baik oleh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Menurut dia, WFH harus mampu menambal atau menghemat konsumsi BBM di sektor internal pemerintah.
"Pastikan, penerapan WFH pada hari Jumat mesti memenuhi target penurunan konsumsi BBM. Di samping itu, produktivitas ASN mesti tetap terjaga dalam memberi pelayanan publik," ujar Khozin.
Di luar itu, tambahnya, dia mendorong pemerintah pusat dan daerah memanfaatkan momentum kali ini untuk mendesain transportasi umum di daerah dengan serius. Penerapan WFH, katanya, juga harus menjadi momentum untuk pengendalian polusi udara.
Oleh karenanya, kata dia, WFH tidak semata urusan birokrasi, tapi juga momen untuk memperbaiki transportasi umum, pengendalian polusi di daerah.
"Koordinasi lintas kementerian dan lembaga mesti dilakukan. Sekali lagi, momentum ini mesti dimanfaatkan untuk kebaikan bersama," katanya.
Pemerintah resmi menerapkan sistem WFH bagi ASN satu hari seminggu setiap hari Jumat demi efisiensi energi menghadapi konflik global. Pemerintah juga membatasi penggunaan mobil dinas dan mendorong penggunaan transportasi publik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperkirakan kebijakan WFH tersebut akan menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp6,2 triliun.
"Potensi penghematan dari kebijakan Work from Home ini yang langsung ke APBN adalah Rp6,2 triliun, berupa penghematan kompensasi BBM," ujarnya dalam konferensi pers daring, Selasa (31/3).
(thr/isn)
Add
as a preferred source on Google
