1 week ago
11
Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump bersama penasihatnya, Elon Musk melakukan pemangkasan besar-besaran terhadap birokrasi AS. Lebih dari 9.500 pekerja federal diberhentikan pada hari Jumat (14/2/2025). Pemecatan tersebut mencakup berbagai departemen seperti Dalam Negeri, Energi, Urusan Veteran, Pertanian, serta Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan.
Melansir Reuters, kebijakan ini utamanya menargetkan karyawan baru dengan perlindungan kerja lebih sedikit. Bahkan, beberapa lembaga seperti Biro Perlindungan Keuangan Konsumen ditutup total. Rencana pemecatan juga menyasar Dinas Pendapatan Internal (IRS), yang akan kehilangan ribuan pekerja menjelang batas waktu pelaporan pajak warga AS pada 15 April 2025 mendatang.
Gedung Putih mengungkapkan, pemecatan ini merupakan tambahan bagi sekitar 75.000 pekerja yang telah menerima pesangon yang ditawarkan Trump dan Musk agar mereka mengundurkan diri secara sukarela. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 3% dari 2,3 juta orang tenaga kerja sipil.
Trump beralasan bahwa pemerintah federal terlalu besar dan boros, sementara utang negara mencapai US$36 triliun dengan defisit US$1,8 triliun. Namun, para Demokrat di Kongres menilai kebijakan ini melanggar kewenangan legislatif dalam pengelolaan anggaran. Sebaliknya, Partai Republik sebagian besar mendukung langkah tersebut.
Para kritikus mempertanyakan pendekatan tegas Musk, orang terkaya di dunia, yang telah mengumpulkan pengaruh luar biasa dalam kepresidenan Trump.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent pada hari Jumat menepis kekhawatiran tersebut, membandingkan Departemen Efisiensi Pemerintah Musk dengan audit keuangan.
“Mereka adalah orang-orang yang serius, dan mereka berpindah dari satu lembaga ke lembaga lain, melakukan audit, mencari praktik terbaik,” katanya kepada Fox Business Network, dikutip dari Reuters, Sabtu (15/2/2025).
Musk, yang dikenal memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan Trump, mengerahkan tim insinyur muda untuk meninjau efisiensi lembaga pemerintah. Namun, pendekatan ini dianggap lebih bersifat ideologis daripada sekadar penghematan biaya.
Keputusan pemecatan ini mengejutkan banyak pekerja federal, termasuk Nick Gioia, seorang veteran yang merasa dikhianati setelah 17 tahun mengabdi. Kritik juga datang dari serikat pekerja, yang menilai langkah ini lebih bertujuan melemahkan regulasi pemerintah daripada sekadar efisiensi.
“Saya telah berbuat banyak bagi negara saya dan sebagai veteran yang mengabdi pada negara, saya merasa telah dikhianati oleh negara saya,” kata Nick Gioia, yang bertugas di Angkatan Darat dan bekerja untuk Departemen Pertahanan selama total 17 tahun sebelum bergabung dengan Layanan Penelitian Ekonomi USDA pada bulan Desember dan dipecat pada Kamis malam.
Steve Lenkart, direktur eksekutif serikat pekerja Federasi Nasional Karyawan Federal, yang mewakili lebih dari 100.000 pekerja, mengatakan ia memperkirakan Musk dan bisnis SpaceX-nya memiliki kontrak besar dengan pemerintah federal AS, dan pemerintahan Trump akan berkonsentrasi pada lembaga yang mengatur industri dan keuangan.
“Itulah inti dari semua ini,” kata Lenkart.
“Ini tentang menyingkirkan pemerintah dari industri dan orang-orang yang sangat kaya, itulah sebabnya Elon Musk sangat antusias dengan hal ini.”
Selain PHK massal, pemotongan anggaran juga menyentuh sektor penting seperti keamanan nuklir. Sekitar 1.200 hingga 2.000 pekerja di Departemen Energi diberhentikan, termasuk 325 dari Administrasi Keamanan Nuklir Nasional, yang mengawasi persediaan nuklir.
Namun, PHK tersebut telah dibatalkan sebagian untuk mempertahankan pekerja keamanan nuklir yang penting. Tidak jelas berapa banyak dari 325 pemecatan yang dibatalkan.
Sebanyak 2.300 pegawai lainnya dipecat dari Departemen Dalam Negeri, yang mengelola 500 juta hektar lahan publik, termasuk lebih dari 60 taman nasional, serta program penyewaan minyak dan gas lepas pantai dan darat.
Selain itu, sejumlah pekerja di Departemen Pertanian yang jumlahnya tidak diketahui juga diusir.
Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit juga memangkas hampir 1.300 pekerja, atau sekitar sepersepuluh dari stafnya.
Pemecatan tersebut merupakan lanjutan dari serangkaian pemotongan yang menyasar sejumlah departemen termasuk Urusan Veteran, Pendidikan, dan Administrasi Bisnis Kecil.
Pejabat dari Kantor Manajemen Personalia, yang mengawasi perekrutan federal, bertemu dengan sejumlah lembaga pada hari Kamis, menyarankan mereka untuk memberhentikan karyawan yang baru direkrut yang tidak memiliki perlindungan pekerjaan penuh.
Kecepatan dan luasnya upaya Musk telah menimbulkan rasa frustrasi yang semakin besar di antara beberapa ajudan Trump atas kurangnya koordinasi, termasuk Kepala Staf Gedung Putih Susie Wiles.
Merespons hal tersebut, serikat pekerja saat ini tengah mengajukan gugatan hukum untuk menentang kebijakan ini. Sementara itu, audit keamanan terhadap sistem keuangan pemerintah sedang berlangsung, menyusul kekhawatiran atas akses Musk dan timnya terhadap data sensitif di berbagai lembaga.
