12 hours ago
7
Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan rakyat Indonesia tidak bermimpi mengalami kehidupan yang kaya raya, tetapi hidup layak.
Hal itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) pada Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di kompleks parlemen DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5).
Mulanya Prabowo mengatakan apabila dalam bernegara bisa konsisten menjalankan Pasal 33 UUD 1945 dengan baik dan konsekuen, maka itu bisa menjamin kesejahteraan rakyat dan membuat negara makmur serta adil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lalu dia pun menyinggung soal mimpi rakyat Indonesia untuk kehidupannya.
"Rakyat kita tidak bermimpi untuk mengalami kehidupan yang kaya raya. Tapi, mereka bermimpi untuk bisa hidup dengan layak, dengan baik," kata Prabowo di hadapan ratusan wakil rakyat dalam rapat paripurna DPR tersebut.
"Mereka bermimpi bisa makan dengan baik tiap hari, bisa memberi susu untuk anak-anaknya, bisa mencari obat bila mana anak mereka sakit atau bapak mereka sakit," imbuhnya.
Selain itu, kata Prabowo, rakyat Indonesia bermimpi bisa punya rumah yang layak, bermimpi bisa melihat anaknya sekolah dengan sehat.
Kemudian pekerjaan dan pendapatan yang baik serta cukup.
"Mereka bermimpi bisa punya rumah yang layak. Mereka bermimpi bisa melihat anaknya berangkat sekolah dengan sehat. Mereka bermimpi bahwa orang tuanya bisa dapat pekerjaan yang baik. Dengan pendapatan yang cukup," kata Prabowo.
"Itu adalah mimpi dan harapan rakyat kita," imbuhnya.
Prabowo mengaku telah melakukan evaluasi dan melihat besarnya kekayaan bangsa dan alam Indonesia. Sehingga, sambungnya, apabila dikelola dengan benar sesuai UUD 1945 akan mampu memberikan masa depan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia.
Selain itu, Prabowo menginginkan perbaikan dan jaminan bagi kesejahteraan guru. Pasalnya, kata dia, masa depan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikan yang dapat diberikan kepada anak-anaknya.
"Kualitas pendidikan ditentukan oleh guru-guru yang berkualitas, guru-guru yang semangat, guru-guru yang gembira, guru-guru yang bisa menjadi contoh bagi generasi-generasi penerus bangsa. Memperbaiki kondisi kehidupan guru harus menjadi prioritas kita," katanya.
Pada momen itu, Prabowo menyebut kebocoran kekayaan negara yang mengalir keluar negeri selama puluhan tahun menjadi salah satu penyebab kecilnya gaji guru, aparatur sipil negara (ASN) lainnya, hingga aparat penegak hukum.
Prabowo mengatakan berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), selama 22 tahun terakhir keuntungan Indonesia diperkirakan mencapai US$436 miliar. Namun, ada namun dana yang bocor keluar dari Indonesia mencapai US$343 miliar.
"Berarti selama 22 tahun kekayaan kita yang tinggal di Indonesia 436 miliar (dolar AS) dikurangi 343 miliar (dolar AS). Ini yang sebabnya gaji-gaji guru kecil, gaji-gaji aparat penegak hukum kecil, gaji-gaji ASN kecil. Ini yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat dan sebagainya," kata Prabowo.
Prabowo menyebut telah terjadi aliran keluar kekayaan nasional atau outflow of national wealth sejak masa Orde Baru (Orba) yang dipimpin Presiden kedua RI Soeharto.
Prabowo juga menyoroti praktik pelaporan nilai ekspor di bawah nilai sebenarnya (under invoicing) yang disebut sebagai bentuk penipuan.
Di hadapan ratusan wakil rakyat, dia menyebut praktik itu dilakukan dengan menjual komoditas dari perusahaan di dalam negeri ke perusahaan milik sendiri di luar negeri dengan harga jauh lebih rendah dari harga sebenarnya.
"Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri. Dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya. Ini yang terjadi. Sekali lagi, ini adalah data dari PBB," ucap Prabowo.
Prabowo mengatakan praktik tersebut terjadi pada berbagai komoditas, termasuk batu bara dan minyak kelapa sawit.
Selain under invoicing, Prabowo juga menyinggung praktik culas lain seperti under counting, transfer pricing, serta penyelundupan melalui pelabuhan.
Oleh karena itu, Prabowo menilai lembaga pemerintah perlu diperbaiki, termasuk sektor bea dan cukai.
"Bea cukai harus kita perbaiki. Saya masih ingat di zaman Orde Baru, saking parahnya bea cukai, kita tutup bea cukai. Kita outsourcing ke swasta dan penghasilan negara naik. Apa enggak sedih itu? Ini perjuangan kita semua, ya. Saya bukan mau menjatuhkan moril siapapun. Tapi sudah saatnya kita bicara jujur kepada diri kita, kita bicara jujur kepada rakyat kita," kata dia.
(tim/kid)
Add
as a preferred source on Google
