2 hours ago
5
Jakarta, CNN Indonesia --
Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah menyatakan bahwa pilihan Presiden Prabowo mengajukan Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Aida S Budiman sebagai calon Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia adalah pilihan teknokrasi.
Said menilai, langkah ini menepis anggapan politisasi BI, dan komitmen untuk menjaga pasar keuangan tetap kondusif. Di sisi lain, hal ini juga dimaknai sebagai penghormatan terhadap independensi BI.
"Kita tidak ingin merusak independensi BI yang merupakan buah reformasi. Yang kita perlukan saat ini adalah peran masing masing dengan kepemimpinan sektor keuangan yang jelas, terukur, serta memberikan kepastian arah kebijakan kedepan terhadap para pelu pasar," kata Said.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Diakui, Destry dan Aida telah memiliki jejak panjang di dunia perbankan.
Said menyebut, tidak mudah bagi keduanya untuk memimpin BI di tengah gejolak dunia saat ini. Namun, rekam jejak yang panjang merupakan investasi kepercayaan dari para pelaku pasar.
Menurutnya, hal itu terlihat ketika Perry Warjiyo mengundurkan diri sebagai Gubernur BI. Pasar tidak begitu bergejolak, sebab kepemimpinan sementara BI dipegang oleh Destry bersama tim.
Tantangan BI
Said menjelaskan, ada dua mandat utama yang menjadi tanggung jawab BI, yakni mengendalikan nilai tukar rupiah, dan mengendalikan inflasi. Regulasi baru memberikan tugas tambahan agar BI ikut berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan mengembangkan UMKM
Namun di balik mandat itu, Said menilai belum ada "core kebijakan" yang memandu arah kebijakan moneter. Sebagai perbandingan, China memiliki arah kebijakan dengan kecenderungan melemahkan Yuan terhadap USD.
Dengan pelemahan Yuan, harga barang-barang ekspor mereka jadi lebih kompetitif di pasar global. Amerika Serikat yang kelabakan dibanjiri produk China, harus memasang barier, dan terjadilah trade war.
Sebaliknya, beberapa tahun ini, setidaknya sejak pecah perang Rusia dan Ukraina pada 2022 yang disertai kenaikan harga komoditas global, AS cenderung dihadapkan problem inflasi tinggi, dan defisit transaksi perdagangan. Sehingga, dipilih kebijakan moneter yang cenderung memperkuat USD, tercermin pada index USD sejak 2022.
Berefleksi dari kebijakan China dan AS, Said menyebut Indonesia belum memiliki narasi kebijakan untuk mengerangkai arah kebijakan fiskal dan moneter.
"Hal inilah yang perlu segera dirumuskan oleh Menteri Keuangan dan pimpinan BI yang baru kedepan. Apa core kebijakan nasional kedepan, apakah akan memperkuat ekspansi ekspor komoditas, sehingga perlu dukungan kebijakan pelemahan rupiah yang terbatas," katanya.
"Ataukah kita memilih untuk menurunkan inflasi sektor pangan dan energi yang banyak ditopang impor, dengan demikian arah kebijakan moneter perlu memperkuat rupiah, ataukah ada opsi opsi lainnya. Hal inilah yang perlu dirumuskan oleh Menteri Keuangan dan Gubernur BI kedepan. Orkestrasi ini penting, sekaligus untuk mengirim sinyal ke pasar tentang arah kebijakan moneter kedepan," lanjut Said.
Said optimistis, dengan relasi Menteri Keuangan Purbaya dan calon Gubernur BI Destry yang telah terjalin lama, keduanya akan dapat bekerja bersama, merumuskan core kebijakan, dan berbagi peran.
(rea/rir)
