2 hours ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Sugiono mengklaim partai-partai di DPR dan pemerintah sudah berusaha memperbaiki sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung, sebelum akhirnya muncul wacana pilkada lewat DPRD.
Menurut Sugiono, evaluasi dan perbaikan sistem pilkada telah dilakukan, namun hasilnya tak seperti diharapkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita sudah berusaha memperbaikinya sejak pertama sejak pertama kita mengevaluasi, tapi kenyataannya tidak, malah situasinya semakin, apa ya," kata Sugiono di program Inside Politics with Diana Valencia CNN Indonesia, Selasa (30/12) malam.
Dia menjelaskan, usul pilkada lewat DPRD yang kini didukung lebih dari setengah fraksi di DPR bukan untuk memusatkan kekuasaan dan pengaruh di DPRD sebagai pemilik hak suara calon kepala daerah nantinya.
Menurut dia, usulan tersebut merupakan alternatif dalam praktik berdemokrasi sesuai nilai-nilai Indonesia.
"Nilai-nilai perwakilan, permusyawaratan itu tadi. Kemudian jika ada kekurangan, kita perbaiki. Kita tidak boleh menyerah, bahwa ini bakal begini, kita juga kalau ditakut-takuti pikiran ini itu enggak bakal merdeka," katanya.
Pada prinsipnya, kata Sugiono, demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat dan bertujuan untuk menyejahterakan rakyat.
"So, the end of democracy, sebenarnya kan kesejahteraan rakyat. Jadi tidak bisa kemudian kita mengecilkan demokrasi, hanya sampai bahwa kita itu bisa vote siapa pemimpin kita," katanya.
"Bahwa kita hanya bisa kemudian nanti berbicara dengan bebas tanpa rasa takut. Bukan sekadar itu. Itu semua penting, tapi untuk apa, ujungnya untuk menciptakan kesejahteraan," imbuhnya.
Wacana pilkada lewat DPRD menyeruak kembali setelah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyuarakan itu dalam pidato di HUT ke-61 partai Golkar, di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12).
Sebelum suara dari Bahlil, wacana pilkada lewat DPRD juga disuarakan oleh PKB dan Gerindra. Sejauh ini, partai-partai DPR yang mendukung wacana pilkada lewat DPRD antara lain Gerindra, Golkar, PAN, PKB, NasDem. Sikap PDIP dan Partai Demokrat menolak. Sementara PKS masih mengkaji wacana tersebut.
(thr/wis)
