8 hours ago
6
Jakarta, CNN Indonesia --
Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus mengatakan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 5 persen bukan angka yang menakutkan bagi partainya.
Bestari menyebut PSI optimistis karena merujuk hasil survei internal dan SMRC.
Dari survei SMRC elektabilitas PSI di angka 4,1 persen. Sementara untuk survei internal, Bestari tidak membeberkan angka elektabilitas partai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"4,1 persen terakhir Saiful Mujani. Internal cukup internal yang tahu, saya kira angka 5 bukan angka menakutkan bagi PSI," kata Bestari saat dihubungi, Kamis (17/9).
Bestari mengatakan sama dengan partai nonparlemen lain, PSI pasti akan ikut berapapun nilai ambang batas.
Namun, ia mempertanyakan mekanisme pembahasan hingga muncul kesepakatan angka 5 persen oleh sejumlah partai politik.
"Namun, catatan kita enggak tahu mekanisme apa diskusi seperti apa yang kemudian dirilis ke media bersepakat di angka 5 persen. Kami enggak tahu itu, tapi rekomendasi MK mengajak partai nonparlemen membahas," ujarnya.
Bestari mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah memberi isyarat agar pembentuk undang-undang tidak kembali membuat aturan yang menyebabkan suara pemilih tidak dapat dikonversi menjadi kursi di parlemen.
"Tentu akan menjadi pertanyaan besar, kalau itu naik, alasan naik untuk apa? Bukannya undang-undang dibuat untuk kemaslahatan masyarakat? Dari 4 persen ke 5 persen apa maslahatnya?" katanya.
Bestari mengatakan jika tujuannya untuk menyederhanakan partai di parlemen, tidak harus dilakukan dengan menaikkan ambang batas.
"Mengubah bukan ke atas dengan alasan menyederhanakan. Seharusnya yang disederhanakan adalah fraksi, syarat untuk jadi fraksi. Boleh sendiri atau gabungan," katanya.
Ia kembali menyatakan PSI tidak mempersoalkan angka 5 persen. Namun, ia mengingatkan dalam dua pemilu terakhir, banyak suara pemilih yang tidak terkonversi menjadi kursi di DPR karena aturan ambang batas parlemen 4 persen.
"Pada prinsipnya PSI tidak masalah dengan angka itu. Namun dua periode ini banyak suara tidak terkonversi jadi kursi. Sebaiknya para pihak diajak bicara kembali," katanya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Sugiono sebelumnya membenarkan pertemuan para ketua umum partai untuk membahas sejumlah poin dalam RUU Pemilu.
Namun, kata Sugiono, pertemuan hanya dihadiri para ketua umum partai koalisi.
Menurut Sugiono, hasil pertemuan antara lain menyepakati perubahan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dari 4 menjadi 5 persen. Namun, Sugiono tak mau mewakili sikap partai-partai lain.
"Satu hal yang sepertinya semua sepakat tapi saya kira saya tidak bisa berbicara atas nama partai-partai lain. Tapi Gerindra juga sepakat soal PT 5 persen. Seperti juga kemarin Golkar juga menyampaikan ya, PKS juga menyampaikan dan saya kira itu yang kita sepakati," katanya.
(yoa/wis)
